Apa itu Pemerintahan Digital ?

Seperti di banyak negara lain, pemerintah bergerak untuk menunjuk Internet sebagai standar baru untuk memberikan informasi dan layanan kepada warga negara. Inisiatif Pemerintahan Digital Terkoordinasi di semua tingkat pemerintahan akan menjadi cara visi ini disampaikan di tahun-tahun mendatang. Warga negara dan bisnis memiliki harapan yang lebih tinggi akan lebarnya, kualitas, dan keterhubungan layanan yang mereka terima dari pemerintah. Instansi pemerintah berada di bawah tekanan untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit dan meningkatkan efisiensi, sementara pada saat yang sama memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi baru. Biasanya, proyek-proyek Pemerintahan Digital bertujuan untuk memindahkan konsumen informasi dan layanan pemerintah dari biaya yang lebih tinggi ke saluran yang lebih rendah dan, sedapat mungkin, dari layanan yang diberikan manusia ke layanan mandiri. Di hampir setiap kasus, saluran digital (web, email, pesan teks, media sosial) menawarkan biaya terendah per transaksi, sedangkan saluran web memfasilitasi swalayan oleh pengguna akhir.

Banyak pemerintah negara lain mengambil petunjuk dari para pelopor Global Digital Government, seperti Inggris. Dalam 3-5 tahun ke depan kita berharap untuk melihat pemerintah Indonesia mengubah sebagian besar layanannya menjadi digital kepada warga negara. Saat-saat yang menyenangkan !

Berikut tema-tema Digital Government yang biasanya sering digunakan :

Digital by Default : 
Jadikan setiap layanan digital, kecuali tidak bisa atau tidak seharusnya.

Simplify :
Ambil kesempatan untuk menyederhanakan layanan sedapat mungkin.

Cut Waste and Duplication :
Sebagai bagian dari penyederhanaan, potong langkah yang tidak perlu. Mengurangi duplikasi fungsi, sistem, dan proses di dalam dan di seluruh organisasi pemerintah.

Be Agile
Bergerak menuju pendekatan tangkas untuk perencanaan, desain dan implementasi.

Open Data
Bagikan kumpulan data pemerintah dan dorong untuk digunakan kembali. Jadikan informasi resmi pemerintah non-sensitif sebagai milik bersama secara standar.

Open Procurement
Buka dan sederhanakan pengadaan pemerintah, untuk mendorong keterlibatan oleh pemasok yang lebih luas, dan untuk mengurangi biaya keseluruhan untuk pengadaan.

Open Source
Mengadopsi solusi teknologi sumber terbuka sedapat mungkin, dan berbagi penyesuaian dengan orang lain; mengurangi ketergantungan pada vendor perangkat lunak multi-nasional.

Crowd Source
Gunakan teknologi digital untuk mengumpulkan dan menggunakan ide dari berbagai sumber, untuk masukan kebijakan, umpan balik kinerja, dan inovasi.

Faster Uptake
Mendorong penggunaan teknologi baru yang lebih cepat untuk mendukung layanan digital; mengubah budaya risiko dari penghindaran risiko menjadi manajemen risiko.

Refinement
Perbaiki proses back-end dan ubah undang-undang yang diperlukan untuk mendukung layanan digital.

Innovation
Promosikan keterbukaan organisasi terhadap inovasi; mendorong inovasi dari pemasok.

Citizen-Centric
Merancang dan mengembangkan layanan digital dari sudut pandang masyarakat.

Designed for Digital
Layanan desain untuk memanfaatkan lingkungan digital.

Continuously Improve
Berlatihlah terus meningkatkan layanan digital, berdasarkan analisis kinerja.

Pull, Not Push
Pastikan layanan digital menjadi sangat bagus sehingga mereka akan ‘menarik‘ pengguna ke arah mereka, mengurangi kebutuhan untuk ‘menekan‘ manajemen perubahan

Tight at the Top, Loose at the Bottom
Menerapkan seluruh visi, prinsip, standar, pedoman, dan metodologi pemerintah yang komprehensif dan koheren. Kemudian izinkan organisasi pemerintah agar memiliki kebebasan merancang layanan digital sesuai bisnis prosesnya.

Wholesale Services
Jelajahi cara-cara dalam hal menyediakan layanan digital melalui API sistem, yang memungkinkan layanan pemerintah untuk disampaikan kepada pengguna akhir melalui pihak ketiga komersial atau non-profit, atau melalui saluran media sosial.

Similar Posts